Meningkatkan Standar Keamanan di Lingkungan Pendidikan Berbasis Agama, PC PMII Mataram Minta Kemenag RI Segera Isi Formasi Dirjen Pesantren

MATARAM – PC PMII Kota Mataram secara resmi menyatakan keprihatinan mendalam atas tingginya intensitas kasus kekerasan fisik dan seksual di lingkungan pondok pesantren di NTB. Oleh karena itu, organisasi ini mendesak Kementerian Agama RI agar tidak menjadikan kendala teknis penyusunan SOTK sebagai alasan untuk menunda pengisian posisi Dirjen Pesantren, mengingat kebutuhan akan otoritas yang menangani perlindungan santri sudah dalam fase sangat kritis.

Desakan ini disampaikan oleh Ketua PC PMII Kota Mataram, Lalu Rizky Hidayat, bersama Sekretaris PC PMII Kota Mataram, Muhammad Sapiin, di Mataram pada Minggu (7/6/2026). Langkah ini dipandang sebagai urgensi mutlak menyusul ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.

“Kami meminta Kemenag RI tidak menjadikan alasan penyusunan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) serta kendala dalam penentuan pejabat pengisi sebagai dalih untuk memperlambat operasionalisasi Dirjen Pesantren,” ujar Lalu Rizky.

Menurut PC PMII Kota Mataram, penundaan tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat eskalasi kasus kekerasan seksual dan penganiayaan fisik yang kian masif di lingkungan pondok pesantren wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data investigatif, rentetan kasus kejahatan yang merenggut hak asasi anak ini memerlukan penanganan struktural yang cepat dan otoritatif dari instansi yang secara spesifik membidangi pesantren.

PC PMII Kota Mataram menegaskan bahwa kehadiran struktur Dirjen Pesantren yang definitif adalah prasyarat utama untuk memastikan fungsi pengawasan, audit kepatuhan, dan perlindungan santri berjalan efektif. Organisasi ini mendesak akan terus melakukan pengawalan ketat agar birokrasi kementerian tidak abai terhadap nyawa dan masa depan santri yang terus terancam oleh oknum-oknum di lingkungan pendidikan berbasis agama.